Tulisan Avissena

Beranda » Opini » Kemandirian Negara Maritim “Indonesia”; Riwayatmu kini…

Kemandirian Negara Maritim “Indonesia”; Riwayatmu kini…

Tweet @avicciena

Anda Pengunjung ke...

  • 9,447

GambarDewasa ini, para pakar memandang Indonesia adalah negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan atau negara kepulauan dihubungkan oleh lautan. Keduanya mengandung pengertian yang sama dilihat dari cara pandang pengelolaan wilayah negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan cara pandang ini, maka daratan merupakan sasaran pembangunan. Dan kalau akhir-akhir ini ada upaya membangun kelautan, masih merupakan kegiatan yang terpisah atau ditempelkan saja. Jelasnya, hal itu masih merupakan kegiatan yang tidak terintegrasi. Cara pandang ini dipengaruhi oleh ahli berpendidikan barat yang berorientasi pada pengembangan daratan semata.

Kita telah terjebak hanya membangun daratan untuk kesejahteraan bangsa dan membiarkan lautan terbengkalai begitu saja. Padahal sesungguhnya, sejak deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 mengenai “Konsep Nusantara”,yang kemudian dikukuhkan pada Konvensi Hukum Laut Persatuan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) pada 1982, bangsa kita telah mendapat pengakuan bahwa wilayah Indonesia adalah lautan dan daratan dalam sebuah kesatuan. Terlebih lagi dengan adanya kesepakatan internasional mengenai Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE), maka wilayah yang dapat dikelola oleh negara terdiri dari kurang lebih 75% lautan dan hanya 25% daratan.

Dengan demikian, jelas bahwa lautan jauh lebih dominan. Oleh karena itu, bukankah kita lebih tepat memandang Indonesia sebagai negara kelautan dengan pulau-pulau diantaranya, atau lebih tepatnya sebagai “Negara Maritim”? sebagai konsekuensi logis dari cara pandang yang berbeda ini tentu akan menjadikan perubahan yang sangat mendasar dalam mengelola wilayah negara. Perubahan meliputi segala bidang dari tata perekonomian nasional, sosial kemasyarakatan dan mungkin juga tata pemerintahan yang berbasis pada budaya maritim.

Mengelola Majapahit secara “Maritim”

Sejarah telah menunjukkan keberadaan kerajaan sriwijaya dan majapahit yang dikelola secara sudut pandang bahari. Fakta sejarah menunjukkan, kedua kerajaan besar yang merupakan embrio dari bangsa Indonesia ini telah berhasil menggoreskan tinta emas kejayaan peradabannya. Wilayah jawa sejak masa Medang hingga Majapahit tercatat meliputi nusantara, Indocina, Cina dan India. Besarnya wilayah ini tentunya membutuhkan armada laut yang besar. Sebagai gambaran, saat VOC menjadi perusahaan dagang terbesar di dunia pada tahun 1674, mereka memiliki 124 kapal. Area operasi VOC pada saat itu hanya meliputi wilayah nusantara. Bila kapal VOC, EIC, Spanyol dan Portugis pada masa keemasannya—jika jumlah kapal mereka dijumlahkan—memiliki total kapal kurang lebih 400 kapal. Ternyata jumlah 400 kapal gabungan itu sama dengan jumlah total kapal Majapahit pada sekitar tahun 1450. Besarnya armada tersebut telah memberi kemudahan bagi Majapahit untuk mengontrol pelabuhan-pelabuhan yang mengganggu aktivitas perdagangan di wilayahnya.

Dengan memahami cara pandang pengelolaan negara maritim ini, Majapahit dapat dengan baik menyejahterakan rakyatnya, melakukan aktivitas perdagangan sampai daerah Arab dan China serta semakin memperluas wilayah kekuasaan sampai dengan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina bagian selatan. Keunggulan pada bidang teknologi kemaritiman ini juga telah melahirkan pengaturan perairan di daratan. Baik yang menghubungkan laut dengan sungai maupun bagaimana sungai melakukan irigasi bagi pertanian dan kindahan kehidupan istana serta lingkungan permukiman masyarakat dengan menata arah mengalirnya air.

Mengelola Indonesia secara “Maritim”

Dengan memahami bahwa sudah menjadi “kodrat” Indonesia yang akan berjaya jika dikelola secara maritim berdasarkan fakta sejarah yang telah kita dapatkan dari kisah sejarah Sriwijaya dan Majapahit, sudah bukan saatnya lagi kita bertanya bagaimana mengelola negara “Majapahit baru” ini. Sudah bukan saatnya kita berpikir bahwa lautan yang luasnya ¾ dari luas negara kita ini merupakan penghalang untuk melakukan aktivitas kehidupan antar pulau. Justru kita harus berpikir terbalik mamahami kondisi tersebut diatas. Dengan ¾ luas negara kita adalah lautan, maka sumber penghidupan utama kita harus lebih bergantung kepada lautan, prioritas utama pengembangan teknologi adalah teknologi kelautan seperti transportasi laut dan armada perang angkatan laut serta pengelolaan perekonomian yang berbasis pada kelautan.

Dengan pengelolaan Indonesia secara “Maritim” inilah yang bersumber dari sejarah kejayaan peradaban kita, diharapkan Bangsa Indonesia dapat merebut kembali kejayaan peradabannya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

September 2013
S S R K J S M
« Agu   Okt »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Follow Tulisan Avissena on WordPress.com
%d blogger menyukai ini: