Tulisan Avissena

Beranda » Demonstrasi » REFORMA(K)SI; Gagasan Baru Pergerakan Mahasiswa dan Aksi

REFORMA(K)SI; Gagasan Baru Pergerakan Mahasiswa dan Aksi

Tweet @avicciena

Anda Pengunjung ke...

  • 9,046

Kehidupan bernegara mengalami banyak perubahan sejak reformasi 1998. Sejumlah lembaga negara baru lahir, kebebaan berekspresi dijamin undang-undang dan kekuasaan politik didesentralisasi. Namun, tatanan hidup bangsa yang menjunjung supremasi hukum dan demokratis, seperti tuntutan mahasiswa 16 tahun yang lalu, tidak kunjung terwujud. Korupsi merajalela di tengah-tengah pragmatisme yang meruyak. Negara ibarat “lumpuh” mewujudkan impian-impian reformasi.timthumb

Pergerakan mahasiswa bergulir pada tiap zaman, Peristiwa penggulingan Soekarno, Peristiwa Malari sampai kemudian seolah ”ditutup” dengan peristiwa Reformasi. Tanpa mengenal tapal batas ruang dan waktu, mahasiswa Indonesia selalu hadir dalam tiap panggung sejarah bangsanya.

Masih mengenang romantisme gerakan mahasiswa ’98 yang selalu dijadikan kebanggaan karena kemampuannya untuk tampil dalam panggung persimpangan peradaban, menjadikan mahasiswa angkatan 2000-an seolah tidak mempunyai referensi lain berkenaan dengan gerakan mahasiswa dalam konteks kekinian. Angkatan 98, hampir itu dan itu itu saja yang selalu dijadikan referensi dan rujukan. Memangnya tidak boleh? Boleh kok, boleh-boleh saja. Justru jika semakin memahami esensi peristiwa reformasi akan semakin bagus.

Mengulas Reformasi

Sejarah menyepakati terdapat 6 poin tuntutan mahasiswa pada peristira Reformasi 1998. Enam tuntutan mahasiswa tersebut antara lain;

  • Adili Soeharto dan kroni-kroninya
  • Amandemen UUD 1945
  • Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
  • Otonomi daerah yang seluas-luasnya
  • Supremasi hukum
  • Pemerintahan good clean government

Banyak sumber yang menjelaskan seputar cita-cita reformasi namun hampir selalu tidak jelas ujungnya dikarenakan para pelaku reformasi belum merumuskan secara pasti bagaimana dan apa yang harus dilakukan pasca reformasi dan untuk mengawal cita-citanya.

Dari 6 tuntutan tersebut, boleh kiranya—dari redaksional 6 tuntutan tersebut—cita-cita reformasi adalah “Indonesia yang bebas KKN, demokratis, berkeadilan dan menjunjung supremasi hukum” yang kemudian akan coba dibahas secara singkat dalam tulisan ini.

6 tuntutan mahasiswa tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa aspek yang patut ditinjau sekaligus menjadi “Pekerjaan Rumah yang belum selesai” terutama dalam rangka peringatan 16 tahun reformasi. Beberapa hal tersebut terdapat dalam bidang Politik dan Demokratisasi, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Otonomi Daerah serta kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan, berserikat dan berkumpul.

Dalam bidang hukum, prestasi bangsa Indonesia antara lain berhasil dilaksanakannya amandemen UUD 1945 yang memiliki beberapa dampak positif antara lain penentuan massa jabatan Presiden, dibentuknya lembaga-lembaga negara baru (MK, KPK, KY dan DPD) serta tidak ada lagi lembaga tertinggi negara dan kekuasaan Presiden yang berlebih dibatasi melalui kewenangan DPR. Selain itu pada tahun 2000, Polisi dipisahkan dari TNI. Diberlakukannya pemilihan umum langsung, Pemilu presiden, anggota legislatif dan kepala daerah membuat rakyat menjadi tidak lagi “memilih kucing dalam karung”

Dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi, semakin dijamin dengan dibolehkannya menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa dengan catatan sebelumnya mengajukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang. Kebebasan rakyat dalam berpolitik, Dulu berbicara politik menjadi hal yang menakutkan, bahkan tabu. Sementara situasi sekarang, Rakyat semakin terbuka dengan pilihan politiknya. Warga bahkan sudah tidak malu lagi untuk mengutarakan pilihannya.

Bidang otonomi daerah telah melahirkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan hampir semua urusan diserahkan ke daerah dengan harapan dapat menghimpun partisipasi masyarakat sehingga kesejahteraan lebih mudah tercapai.

Bidang kesejahteraan rakyat berhasil menorehkan prestasi berupa peningkatan PDB Per kapita dari Rp. 7.287.245,7 menjadi Rp. 10.590.578, dengan tren tingkat kemiskinan yang cenderung menurun menjadi 28,07 Juta Jiwa pada tahun 2013. Selain itu, juga tercatat tingkat penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,9% pada tahun 2013 meskipun sempat melonjak 10,5% pada tahun 2006.

Masih Banyak Pekerjaan Rumah

Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diwujudkan dengan demonstrasi yang dijamin kebebasannya membuat kecenderungan peningkatan frekuensi bentrokan dan kondlik antara pengunjuk rasa dan aparat.

Bidang hukum, Pemilu langsung juga menyisakan beberapa persoalan antara lain terjadi jual beli suara antar caleg dan baru-baru ini kita juga melihat banyak kecurangan dan terjadi penggelembungan suara pada beberapa daerah. Semakin jelas bahwa kesiapan kualitas SDM menjadi faktor utama untuk menunjang berjalannya sistem demokrasi, sementara tercatat masih 3,6 juta jiwa penduduk Indonesia masih buta aksara.

Amandemen UUD ’45 yang menjadikan MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara membuat GBHN ‘hilang’ mengakibatkan ketidakjelasan arah pembangunan nasional, meskipun kemudian digantikan dengan RPJMN.

Beberapa lembaga baru pasca reformasi seperti MK, KPK dan DPD patut lebih diupayakan menjadi lembaga yang makin berwibawa dan kuat kedudukannya untuk mengemban berbagai amanah negara.

Kebebasan Pers, meneruskan gagsan Habernas (1984) adalah penyedia ruang publik sebagai fondasi bengunan demokrasi dan keadaban masyarakat. Ketika sifat pubik media itu hilang karena turun derajatnya menjadi sekadar alat kuasa, ia menjadi kehilangan alasan adanya. Dalam masyarakat beradab, hal ini adalah tragedi.

Prestasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDB per Kapita dan penurunan tingkat kemiskinan, serta penurunan tingkat pengangguran ternyata belum mampu menyelesaikan masalah kesenjangan yang justru semakin melebar, tercatat pada awal tahun 2004 Indeks rasio gini tercatat menempati angka 0,39 sampai kemudian pada tahun 2014 mencapai angka 0,41 yang merupakan rasio gini terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercapai belum berkualitas sehingga menjadikan pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja.

————————————————————————–

Sumber:

Koran Kompas Cetak 17 Mei 2014; Rubrik Ekonomi

Bung Karno Ata Ende; Roso Daras-Egy Massadiah

Harian Jawa Pos 15 Mei 2014; Kolom Jati Diri

Harian Jawa Pos 8 Mei 2014; Kolom Opini, “Gerakan Transparansi Badan Publik”

Release Kemendikbud seputar tingkat angka buta aksara

Menatap Indonesia 2014; Tinjauan Kompas

————————————————————————–
@avicciena
Menko Pergerakan BEM ITS 2013-3014

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Juni 2014
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Follow Tulisan Avissena on WordPress.com
%d blogger menyukai ini: